Disiplin Waktu, Disiplin Aku

Konsep waktu tak sekadar menyoal perihal rutinitas kehidupan sehari-hari. Waktu ditempatkan sebagai perkara penting dan mendasar sehingga jika tak dimanfaatkan dengan baik, maka kerugianlah yang akan diperoleh. Sejatinya, waktu adalah makna dari hidup itu sendiri. Karena keutamaan waktu, menjadi satu alasan mengapa disiplin selalunya dikorelasikan dengan waktu.

Pada institusi-institusi pendidikan, disiplin, bukanlah tentang bagaimana anak didik menjadi tidak melanggar peraturan atau tata tertib pada saat proses pendidikan, tetapi bagaimana anak didik dibiasakan (attitude) disiplin, dengan harapan jauh ke depan, kelak, disiplin akan menjadi warna dalam kehidupannya (culture) sehari-hari. Berbagai cara ditempuh untuk membangun disiplin. Pada proses pendidikan di institusi, disiplin berangkat dari diri sendiri pelakon pendidikan. Tak pernah terbantahkan bahwa guru, dosen, instruktur, pemimpin adalah pelakon-pelakon utama pendidikan dalam institusi., dari sinilah attitude disiplin itu bermula.

Membangun disiplin diri, bukan perkara mudah, bahkan sangat sulit, sesulit menuntut ilmu itu sendiri. Tetapi, maslahat sulit jika dilakukan bersama-sama akan lebih mudah. Keberadaan pimpinan (leader), teman sejawat (peer), dan bawahan (follower), bahkan anak didik itu sendiri (trainee/student), menjadi trigger munculnya perasaan tak nyaman jika melalaikan waktu (baca: disiplin). Namun demikian, tidaklah setiap saat orang di sekitar kita mampu menjadi good reminder, sehingga saat itu, kita membutuhkan perangkat lain, software-kah, hardware-kah.

Institusi Akademi Teknik Soroako memiliki keunggulan banyak hal, sehingga mampu mengadakan yang mungkin institusi lain tak mampu mengadakan. Manfaat perangkat-perangkat, seperti mesin absensi telah terbukti mampu meningkatkan kebiasaan disiplin dan menghargai waktu seluruh komunitas, well done, tetapi perangkat tetap hanya perantara. Ketika attitude disiplin telah menuju pada tingkatan culture, sudah waktunya perangkat off the hook. Goal are created, What next…

Referensi: Berbagai sumber

SIM Keuangan Pemerintah Berbasis Elektronik adalah Solusi Melawan Korupsi di Indonesia

1. Pendahuluan

Sistem informasi secara teknis didefinisikan sebagai sekumpulan komponen yang saling berhubungan, mengumpulkan (atau mendapatkan), memproses, menyimpan, dan mendistribusikan informasi dalam suatu organisasi dengan tujuan meningkatkan proses pengambilan keputusan, meningkatkan kinerja, dan pada akhirnya meningkatkan profitabilitas. Dimensi system informasi merupakan kombinasi dari elemen manajemen, organisasi, dan teknologi. Aspek manajemen sistem informasi meliputi kepemimpinan, strategi, dan perilaku manajemen. Aspek teknologi terdiri atas peranti keras, peranti lunak komputer, teknologi manajemen data, dan teknologi jaringan. Aspek organisasi melibatkan hierarki organisasi, keahlian fungsional sumber daya manusia, proses bisnis, budaya, dan kelompok politis (Laudon dan Laudon, 2007).

Dalam dunia bisnis, sistem informasi merupakan dasar bagi jalannya bisnis saat ini. Kelangsungan hidup perusahaan menjadi sulit tanpa penggunaan teknologi informasi khususnya dalam ekonomi global. Organisasi mencoba untuk menjadi lebih kompetitif dan efisien dengan mengubah dirinya menjadi perusahaan digital yang menggunakan teknologi digital dalam hal proses bisnis inti, hubungan dengan pelanggan, pemasok, dan karyawan yang dikenal dengan istilah bisnis elektronik (e-business). Teknologi informasi juga telah memfasislitasi perataan hierarki dengan memperluas distribusi informasi untuk memberikan kekuatan kepada karyawan tingkat rendah dan meningkatkan efisiensi manajemen (Laudon dan Laudon, 2007).

Teknologi yang berhubungan dengan e-business juga telah membawa perubahan di bidang pemerintahan yang melahirkan e-Government (EG) atau pemerintahan berbasis elektronik. Berdasarkan definisi dari World Bank, “e-Government” refers to the use by government agencies of information technologies that have the ability to transform relations with citizens, businesses, and other arms of government. Lebih lanjut “The resulting benefits can be less corruption, increased transparency, greater convenience, revenue growth, and/or cost reductions”. Dalam Westland and Al-Khouri (2010), Burn and Robins (2003) menjelaskan “E-Government can be defined as the use of information and communication technology (ICT) to provide and improve government services by enabling electronic transactions and interactions between citizens, businesses, and other arms of government” dan Chesher et al. (2003) juga menjelaskan “E-Government strategies worldwide are driven by a desire to improve the efficiency, accessibility and effectiveness of public service delivery”. Definisi di atas menjelaskan bahwa dengan menggunakan teknologi informasi dapat melayani berbagai tujuan seperti pengiriman informasi yang lebih baik kepada masyarakat, peningkatan interaksi dengan dunia usaha dan antar lembaga pemerintah, pemberdayaan partisipasi warga sipil melalui akses ke pusat informasi, dan manajemen pemerintahan yang lebih efisien, efektif dengan tata kelola yang baik atau good governance, serta manfaat yang dihasilkan dapat mengurangi korupsi, peningkatan transparansi, kenyamanan, pertumbuhan pendapatan, dan penghematan.

Implementasi EG secara global khususnya negara-negara Eropa dan Amerika telah banyak dilakukan, bahkan untuk kawasan Asia seperti India telah menerapkan e-voting sejak 9 tahun yang lalu dengan jumlah penduduk sekitar 700 juta jiwa (Koran Tempo, 4 Oktober 2011). Malaysia, melalui Malaysian Administrative Modernisation and Management Planning Unit (MAMPU) memiliki 7 proyek unggulan pemerintahan berbasis elektronik, yaitu Project Monitoring System, Human Resource Management Information System, Generic Office Environment,  Electronic Procurement, Electronic Services, Electronic Labour Exchange, dan E-Syariah. Melalui NITA atau National IT Agenda dalam strategi “migration to E-World” Malaysia memiliki E-Community, E-Public Services, E-Learning, E-Economy, and E-Sovereignty (Yatin, et.al, 2010).

Pemerintah Indonesia menunjukkan keseriusannya dalam implementasi EG dibuktikan melalui adanya regulasi seperti Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2003 tentang Strategi Pengembangan E-Government yang juga sudah dilengkapi dengan berbagai panduan tentang EG seperti: Panduan Pembangunan Infrastruktur Portal Pemerintah; Panduan Manajemen Sistem Dokumen Elektronik Pemerintah; Pedoman tentang Penyelenggaraan Situs Web Pemda; dan lain-lain. Demikian pula berbagai panduan telah dihasilkan oleh Kemenkominfo pada tahun 2004 yang pada dasarnya telah menjadi acuan bagi penyelenggaraan EG di pusat dan daerah (Satriya, 2006). Banyak kemajuan yang dicapai Indonesia dalam EG seperti Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) yang disediakan oleh Badan Perencana Pembangunan Nasional (Bappenas) RI yang memungkinkan adanya penghematan anggaran daerah hingga lebih dari 20% (http://suaramerdeka.com, 22 Juni 2009), pemeriksaan, pengelolaan, dan tanggung jawab keuangan berbasis elektronik atau e-audit yang digagas oleh BPK bekerjasama dengan pemerintah daerah (http://www.bpk.go.id, 20 Juni 2011), pengelolaan anggaran dengan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) (http://www.anggaran.depkeu.go.id/), pengelolaan pajak (http://www.pajak.go.id/), dan masih banyak lagi. Namun demikian, kemajuan tersebut belum mampu memperbaiki secara signifikan fungsi-fungsi pemerintahan terutama tata kelola keuangan dan layanan kepada waga sipil, apalagi jika dikaitkan dengan manfaat dalam menekan korupsi belum berhasil. Berdasarkan Transparency International (www.Transparency.org/cpi) merilis peringkat Indonesia berdasarkan Corruption Perceptions Index (CPI) 2010 berada pada urutan 110  dari 178 negara dengan CPI 2.8 skala 0 – 10, jauh di bawah Malaysia (56), China dan Thailand (78), dan India (87). Bahkan suara merdeka merilis bahwa sistem informasi di Indonesia belum mampu menekan praktik-praktik korupsi dimana untuk anggaran pengadaan saja terindikasi terjadi penyalahgunaan anggaran negara sebesar 10%-50%. (http://suaramerdeka.com, 22 Juni 2009).

Korupsi di Indonesia sudah menjadi fenomena yang sangat mencemaskan, karena telah semakin meluas dan merambah pada lembaga Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif. Kondisi tersebut telah menjadi salah satu faktor penghambat utama pelaksanaan pembangunan di Indonesia. Ketidakberhasilan Pemerintah memberantas korupsi juga semakin melemahkan citra Pemerintah dimata masyarakat dalam pelaksanaan pemerintahan yang tercermin dalam bentuk ketidakpercayaan masyarakat, ketidakpatuhan masyarakat terhadap hukum, dan bertambahnya jumlah angka kemiskinan absolut. Apabila tidak ada perbaikan yang berarti, maka kondisi tersebut akan sangat membahayakan kesatuan dan persatuan bangsa (www.bappenas.go.id).

Jika dikaitkan dengan manfaat EG menurut World Bank “can be less corruption”, potensi penghematan anggaran daerah hingga 20% dengan LPSE, system informasi yang dianggap gagal sehingga terindikasi terjadi penyalahgunaan anggaran negara sebesar 10%-50%, dan capaian CPI 2010 Indonesia yang berada pada urutan 110, maka keberadaan sistem informasi manajemen pemerintah yang berbasis elektronik merupakan bagian dari EG yang memiliki keterkaitan dengan upaya melawan korupsi. Berdasarkan penjelasan di atas, maka pada makalah ini, E-Government akan difokuskan pada sistem informasi manajemen pada bidang keuangan (SIMKeu) sebagai solusi melawan korupsi di Indonesia.

2.      Permasalahan

Sistem Informasi Manajemen (SIM) mencoba mencapai keahlian sistem informasi dengan isu perilaku dan isu teknis yang berhubungan dengan pengembangan, penggunaan, dan pengaruhnya di dalam perusahaan / organisasi (Laudon & Laudon, 2007). Isu tersebut dalam pemerintahaan dikenal dengan E-Government. Penerapan EG di Indonesia pada bidang keuangan, melalui World Wide Web Kementrian Keuangan (Kemenkeu) telah banyak melakukan terobosan yang inovatif dengan adanya www.depkeu.go.id untuk operasional umum, www.anggaran.depkeu.go.id untuk system informasi anggaran pendapatan dan belanja, www.span.depkeu.go.id untuk system perbendaharaan dan anggaran negara, dan pembayaran pajak berbasis elektronik (e-tax). Walaupun demikian, keberadaan system informasi tersebut belum cukup untuk menekan korupsi yang merupakan masalah besar yang akan menghambat pembangunan, penciptaan lapangan pekerjaan, dan pemberantasan kemiskina.

Berdasarkan fakta-fakta di atas, maka permasalahan pada makalah ini akan mengangkat pertanyaan “mengapa implementasi SIMKeu belum mampu menekan / melawan terjadinya korupsi di Indonesia”. Untuk mendapatkan jawaban atas pertanyaan tersebut, maka elemen-elemen SIMKeu akan dianalisis dengan metode analisis peluang dan tantangan dengan mempertimbangkan kekuatan dan kelemahan Indonesia. Simpulan dan rekomendasi akan diberikan dalam bentuk pemecahan masalah strategis pemanfaatan SIMKeu untuk melawan korupsi di Indonesia.

3.      Hasil dan Pembahasan

SIMKeu berbasis elektronik meliputi elemen-elemen  anggaran (e-budget), pemanfaatan anggaran melalui berbagai proses pengadaan (e-procurement), pencatatan keuangan pemerintah (e-accounting), perpajakan (e-tax), dan pemeriksaan dan evaluasi keuangan (e-audit). (Intisari dari http://www.anggaran.depkeu.go.id; Laudon & Laudon, 2007; dan Brigham and Houston, 2009). Van Grembergen, De Haes & Guldentops, serta Peterson (2004) dalam Putra & Sensuse (2008) mengemukakan bahwa penerapan tata kelola Teknologi Informasi memerlukan kombinasi struktur, proses, dan mekanisme hubungan untuk keduanya (struktur dan proses). Setiap organisasi pasti akan berbeda satu dengan yang lain dalam penerapan struktur, proses, dan mekanisme hubungannya, tergantung dari kondisi, situasi dan tantangan yang dihadapi masing-masing organisasi. Elemen-elemen SIMKeu merupakan departemen atau fungsi di dalam organisasi Kemenkeu. Berdasarkan di atas, maka masing-masing elemen SIMKeu juga memiliki batasan, tujuan, struktur, dan proses secara parsial tetapi keseluruhannya dapat dihubungkan dengan sebuah mekanisme hubungan.

3.1 Batasan, Tujuan, dan Struktur

Batasan, tujuan, dan struktur pada elemen-elemen Sistem Informasi Manajemen Keuangan  berbasis elektronik (SIMKeu) dijelaskan sebagai berikut:

E-budget, Menurut Horngren (2000) dalam Sasongko (2010), anggaran adalah ekspresi kuantitatif rencana aksi yang diajukan oleh manajemen yang berkaitan dengan masa depan pada periode waktu tertentu dan membantu dalam pengoordinasian dan pelaksanaan rencana. Demikian pula Collins et al. (1999) dalam Huang and Chen (2010) menyatakan bahwa “Budgeting is a major management tool for facilitating management tasks and leading business toward achieving their goals”. Mardiasmo (2004) dalam Asmoko (2006) menyatakan anggaran sektor publik terutama pemerintah adalah penting, karena (1) anggaran merupakan alat bagi pemerintah untuk mengarahkan pembangunan sosial-ekonomi, menjamin kesinambungan, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat; (2) adanya kebutuhan dan keinginan masyarakat yang tak terbatas dan terus berkembang, sedangkan sumber daya yang ada terbatas; dan (3) untuk meyakinkan bahwa pemerintah telah bertanggung jawab terhadap rakyat.

Prosedur anggaran terdiri dari tahap proses penyusunan anggaran untuk menentukan target dan sasaran anggaran, revisi anggaran, evaluasi anggaran, dan umpan balik anggaran. Jones dan Pendlebury (2000) dalam Asmoko (2006) menjelaskan bahwa anggaran menyediakan hubungan penting antara perencanaan dan pengendalian. Peran perencanaan dinyatakan dalam bentuk input yang diperlukan untuk menjalankan aktivitas yang direncanakan. Peran pengendalian dilakukan dengan mempersiapkan anggaran dengan suatu cara yang memperlihatkan secara jelas masukan dan sumber daya yang dialokasikan.

E-Procurement, Pengadaan berbasis elektronik adalah “The process of obtaining goods and services from preparation and processing of a requisition through to receipt and approval of the invoice for payment”. (http://www.businessdictionary.com). Organisasi sektor publik menggunakan EP “for contracts” untuk mendapatkan benefit berupa peningkatan efisiensi dan penghematan biaya karena lebih cepat dan murah. EP pada pemerintah dapat meningkatkan transparansi sehingga mengurangi korupsi. Terdapat tujuh tipe EP, yaitu (1) Web-based ERP (Enterprise Resource Planning): (2) e-MRO (Maintenance, Repair and Overhaul), (3) e-sourcing, (4) e-tendering, (5) e-reverse auctioning, (6) e-informing, dan (7) e-marketsites: Expands on Web-based ERP to open up value chains. (http://en.wikipedia.org).

E-Accounting, Pencatatan keuangan atau akuntansi dapat didefinisikan berdasarkan dua aspek penekanan yaitu (1) Aspek fungsi (menyajikan informasi yang penting untuk melakukan suatu tindakan yang efisien dan mengevaluasi suatu aktivitas dari organisasi) dan (2) Aspek aktivitas (mengidentifikasikan data yang relevan dalam pembuatan keputusan, memproses atau menganalisa data yang relevan, dan mengubah data menjadi informasi yang dapat digunakan untuk pembuatan keputusan). Hasil pencatatan keuangan disebut Laporan Keuangan (Financial Statement) yang berisi catatan informasi keuangan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja organisasi. Proses pencatatan dimulai dengan (1) Jurnal (journal), yaitu pencatatan atas transaksi-transaksi keuangan yang dilaksanakan setiap hari, (2) Posting, yaitu memindah-bukukan dari jurnal ke dalam perkiraan judul dan nomor transaksi pada Buku Besar, (3) Laporan Laba Rugi (Income Statement), (4) Laporan perubahan ekuitas (Equity Statement), (5) Laporan perubahan posisi keuangan yang dapat disajikan berupa laporan arus kas (Cash Flow), dan (6) Neraca (Balance Sheet).

E-Tax, Pajak menurut Pasal 1 (1) UU No 6 Tahun 1983 sebagaimana telah disempurnakan terakhir dengan UU No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan umum dan tata cara perpajakan adalah “kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. (http://id.wikipedia.org). Ditinjau dari segi Lembaga Pemungut Pajak dapat di bagi menjadi dua jenis yaitu: (1) Pajak Pusat yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat yang terdiri dari Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan  Bea Materai dan (2) Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yaitu (a) Jenis Pajak Provinsi (Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, dll.); dan (b) Jenis Pajak Kabupaten/Kota (Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Bumi dan Bangunan , dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. (http://en.wikipedia.org).

E-Audit, Pemeriksaan dan Evaluasi Keuangan atau Audit adalah pemeriksaan atau evaluasi terhadap suatu organisasi, sistem, proses, atau produk. Audit di bidang pemerintahan dilaksanakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan negara atau BPK. Tujuan audit adalah untuk melakukan verifikasi bahwa subjek dari audit telah diselesaikan atau berjalan sesuai dengan standar, regulasi, dan praktik yang telah disetujui dan diterima. Audit keuangan adalah audit terhadap laporan keuangan. Sistem informasi yang berbasis audit elektronik (e-audit) bertujuan memudahkan BPK merekam, mengolah, memanfaatkan, sekaligus mengawasi data keuangan negara yang dikelola pemerintah. Hal ini dimaksudkan agar pemeriksaan yang dilakukan BPK makin efisien dan efektif. Sinergi antara BPK dan pemerintah dalam proses e-audit diharapkan bisa mengurangi jumlah kerugian keuangan negara, baik itu KKN yang bersifat sistemik dan mendukung efisiensi dan efektivitas pengeluaran keuangan negara. (Hadi Purnomo, www.seputar-indonesia.com, 10 Juni 2011).

3.2 Proses Bisnis

Proses operasional SIMKeu e-budget, e-procurement, e-accounting, e-tax, dan e-audit membutuhkan system penyimpan catatan aktivitas dasar dan transaksi keuagan organisasi di dalam system peomrosesan transaksi atau transaction processing system (TPS) yang diilustrasikan pada Gambar 1. SIMKeu menyediakan laporan kinerja yang digunakan untuk mengawasi dan mengendalikan bisnis pada bidang keuangan Negara dan memprediksi kinerja di masa depan yang dirangkum dari data transaksi dasar TPS. Laporan olahan SIM dapat disampaikan secara online yang bias diakses oleh stakeholders internal SIMKeu maupun stakeholders eksternal seperti warga sipil, ICW, maupun Lembaga Sosial lainnya.

Gambar-1:

 

Proses seperti gambar 1 di atas, selain lebih akurat, lebih cepat, dan lebih terjamin keselamatan datanya dibandingkan system non-elektronik, juga akan mendukung terjadinya peningkatan partisipasi warga sipil dalam pengawasan (e-participation). Hirschman, (1970) dalam Glencross (2009) menyatakan bahwa “E-participation gives citizens an unprecedented ability to use their “voice” in the democratic process. Dengan pengawasan sipil ini diharapkan sebagai control tool kebijakan pemerintah dan mencegah terjadinya korupsi.  

3.3 Analisis Peluang dan Tantangan

Penggunaan E-Government di Indonesia telah banyak dan masih memiliki peluang untuk terus dikembangkan khususnya SIMKeu dengan adanya peluang-peluang, yaitu:

(1) Fungsi teknologi informasi (TI) mengalami perubahan, tidak lagi hanya untuk mempermudah pada level operasional tetapi mulai digunakan sebagai suatu strategi yang merupakan faktor utama dalam pengambilan keputusan oleh para pimpinan; Karena organisasi mendapatkan manfaat akan pendayagunaan TI, maka investasi TI dirasa perlu untuk meningkatkan kemampuan organisasi tersebut untuk berkompetisi dan memberikan pelayanan yang baik bagi masyarakat (Putra dan Sensuse, 2008),

(2) Beberapa pemerintah kota telah berhasil menggunakan EG khususnya SIMKeu e-procurement sehingga dapat dijadikan benchmarking daerah lain seperti dikemukakan oleh Jasin et.al. (2007) bahwa pemerintah Kota Surabaya dalam menerapkan e-Procurement dalam sistem pengadaan barang dan jasa di lingkungannya didorong oleh faktor-faktor komitmen dan konsistensi yang tinggi dari pimpinan daerah dalam menerapkan program-program inovatif; dukungan SDM berkualitas; Dasar hukum yang kuat; dan ketersediaan sarana dan prasarana.

(3) Diterbitkannya undang-undang yang mengatur teknologi informasi Indonesia,

(4) Penelitian-penelitian tentang teknologi informasi, pemerintahan berbasis elektronika dan aplikasi EG telah banyak dilakukan oleh akademisi dan profesional,

(5) Telah banyak perusahaan multi-nasional dan nasional menggunakan system informasi berbasis elektronik dalam menjalankan bisnis mereka, seperti Ellipse PT Inco, Tbk dan PT. Newmont, e-pajak dan e-audit di Kemenkeu, e-Proc. PLN, e-Proc. Pemkot Surabaya dll.

SIMKeu sebagai bagian dari E-Government menghadapi banyak tantangan seperti dalam Schwester (2009), menurut Enyon dan Dutton (2007) yaitu:

(1) Adanya resistensi pegawai karena persepsi bahwa teknologi menggantikan pekerjaan manusia yang mengakibatkan lebih sedikit pekerjaan untuk staf / karyawan,

(2) Laba atas investasi (return of investment – ROI) dari inevestasi modal dalam bentuk uang dan sumber daya manusia yang dibutuhkan pada pengembangan EG harus ditunjukkan secara nyata yang bersumberdari penghematan biaya dan waktu layanan,

(3) Proyek EG di berbagai daerah di Indonesia masih sering terjadi pemborosan dan tidak berguna, hal ini karena belum dipahami tentang pengembangan teknologi informasi dan belum adanya alat kendali baik oleh eksekutif maupun inspektorat jendral (Putra dan Sensuse, 2008),

(4) Gupta, Kumar and Bhattacharya (2004) dalam Salamat (2011) berpendapat bahwa sangat sedikit dari implementasi EG memberikan layanan transaksional aktual melalui portal pemerintah, selanjutnya, dengan infrastuktur yang tidak  lengkap dalam hal fasilitas akses akan menyulitkan layanan kepada masyarakat.

(5) Penyebab utama kelambanan pengembangan EG di Indonesia adalah: masih rendahnya “awareness” sebagian besar pengambil keputusan akan potensi telematika, khususnya egov dalam mempercepat proses reformasi; ketiadaan prioritas aplikasi yang dapat mempercepat pemulihan ekonomi; kurangnya konsistensi dan determinasi pelaksana serta belum dilibatkannya secara maksimal instansi terkait; dan struktur tarif Internet yang masih belum mendukung (Satriya, 2006),

(6) Faktor geografis dan sebaran Sumber Daya Manusia kompeten yang tidak merata antara pusat dan daerah dan antar daerah pemkot dan pemkab,

(7) Kerentanan dan penyalahgunaan system informasi karena virus, hacker, ancaman internl penerobosan jaringan oleh karyawan, pencurian, kebakaran, bencana alam dan lain-lain.

Berdasarkan peluang dan tantangan di atas akan dianalisis untuk mendapatkan rumusan strategi-strategi yang direkomendasikan dilakukan sehingga SIMKeu pemerintah Indonesia benar-benar mampu terwujud untuk melawan korupsi.

3.4 Pengembangan Strategi

Kekuatan yang dimiliki Indonesia seperti infrastuktur yang telah banyak dibangun pemerintah melalui PT. Telkom, Tbk dan perusahaan-perusahaan swasta seperti Indosat; SDM yang kompeten dan berkualitas yang didukung kalangan akademisi dan profesional, regualsi yang kuat, tuntutan menjadi good governance government, dan pimpinan pemkot dan pemkab yang memliliki komitmen dan konsistensi yang tinggi dalam menerapkan SIM, kesemuanya menjadi modal utama untuk menghadapi tantangan dan menutupi kelemahan penerapan SIMKeu. Secara garis besar kelemahan-kelemahan EG Indonesia dan khususnya SIMKeu yang penting diperhatikan adalah faktor pembiayaan, faktor geografis dan bencana alam, sebaran sumber daya manusia yang tidak merata, masih banyaknya pegawai yang berkemampuan dan berkeinginan rendah dalam hal teknologi, dan keseriusan pemerintah daerah dalam penerapan teknologi. Dengan hasil analisis peluang dan tantangan dan penjelasan kekuatan dan kelemahan di atas, maka strategi pemanfaatan SIMKeua di Indoneasi yang  diharapkan mampu menghadap korupsi adalah sebagai berikut:

1. Membangun paradigma baru secara nasional: Pemerintah (eksekutif), anggota dewan di pusat dan daerah (legislatif), unsur yudikatif, dan masyarakat  bahwa pemanfaatan teknologi dalam pemerintahan menjadi kemutlakan Indonesia untuk  bersaing secara global, meningkatkan kinerja pemerintah dan transparansi. Migration to E-World akan memberikan peluang makin banyak investor menanamkan modal di Indonesia sehingga akan membuka lebih banyak lapangan pekerjaan dan perbaikan ekonomi masyarakat. Pembangunan berbasis ekonomi kerakyatan akan terwujud dengan kinerja yang baik pemerintah, dan transparansi pengelolaan keuangan negara akan meningkatkan partisipasi rakyat dalam melakukan pengawasan sehingga korupsi dapat ditekan. Dengan paradigma ini diharapkan rakyat Indonesia semakin sadar bahwa amanah pemerintahan dan dewan hanya diberikan kepada orang-orang yang mendukung partisipasi meraka dalam mengawasi pembangunan melalui SIMKeu berbasis elektronik.
2. Peningkatan kompetensi dan kualitas SDM dapat dilakukan dengan pelatihan dengan metode ‘learning by doing” langsung di daerah yang melibatkan perguruan tinggi, professional, dan pemerintah daerah yang telah berhasil. Program jangka panjang dilakukan dengan kemitraan kampus dan daerah dengan penempatan 1-2 tahun sarjana-sarjana baru di daerah secara bergiliran.
3. Membangun infrastruktur dengan arah dan pilihan yang benar dengan memperhatikan kondisi geografis, topologi, dan potensi bencana alam.
4. Kerentanan sistem informasi akibat perilaku manusia yang berbahaya  seperti praktik-praktik phising (pencurian identitas), hacker (akses ilegal dengan tujuan kejahatan),  ancaman internal melalui penerobosan jaringan oleh karyawan, pencurian perangkat keras, bahaya kebakaran, dan sumber-sumber lainnya; kesemuanya dapat dihindari dengan sistem pengamanan dan pengendalian, seperti pengamanan dan pengendalian internal secara ketat dan konsisten, audit pengamanan sistem, dan kebijakan backup file dan pengadaan pusat komputer duplikasi dalam keadaan darurat.
5. Membangun konsorsium SIMKeu yang melibatkan pemerintah, swasta, dan akademisi untuk melakukan penelitian-penelitian untuk menemukan perangkat dan sistem operasi teknologi informasi yang murah dan aman, perencanaan strategi pengembangan teknologi informasi dari waktu ke waktu, dan melakukan evaluasi / audit untuk menemukan peluang-peluang baru untuk pengembangan.

Kelima strategi di atas diharapkan akan mampu meningkatkan pengembangan sistem informasi manajemen pemerintahan khususnya bidang keuangan (SIMKeu) sehingga akurasi, efisiensi dan efektivitas, kejelasan pertanggungjawaban pemangku kepentingan, pengawasan dan evaluasi internal, transparansi, dan partisipasi warga sipil dalam pemerintah akan mampu memberikan perlawanan yang setimpal pada praktik-praktik korupsi di Indonesia. 

4.      Simpulan

Isu global telah memicu adanya perubahan persepsi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam system informasi manajemen khususnya di pemerintahan. Isu tersebut menjadikan pemerintahan berbasis elektronik tidak lagi menjadi pilihan tetapi suatu keharusan setiap negara yang membutuhkan dukungan penanam modal dan investor dari negara lain. Sistem informasi manajemen pada bidang keuangan seperti e-budget, e-procurement, e-accounting, e-tax, dan e-audit menjadi salah satu kunci keberhasilan pembangunan yang efektif, efisien, dan tepat sasaran dalam melawan korupsi di Indonesia. Kondisi ini akan berangsur-angsur memulihkan dan meningkatkan kemampuan ekonomi nasional yang berimbas pula pada peningkatan kesejahteraan kesejahteraan rakyat.

Strategi memanfaatan SIMKeu berbasis elektronik untuk melawan korupsi di Indonesia adalah: Membangun paradigma baru nasional tentang pentingnya teknologi digital bagi pemerintahan, program peningkatan kompetensi yang langsung bersentuhan dengan owner di tempat kerjanya, membangun infrastruktur yang tepat sesuai kondisi daerah, sistem pengamanan dan pengendalian system informasi, dan pembentukan konsorsium nasional system informasi.

5. Daftar Pustaka

Al Thunibat, Ahmad, Nor Azan M.Z. dan Noraidah S. “Identifying User Requirements of Mobile Government Services in Malaysia Using Focus Group Method” Vol. 2011 (2011), Article ID 141651, 14 pages. IBIMA Publishing (2011).

Asmoko, Hindri. 2006. Pengaruh Penganggaran Berbasis Kinerja Terhadap Efektivitas Pengendalian, Jurnal Akuntansi Pemerintah, Vol. 2, No. 2: pp. 53-64.

Blocher, E.J; Chen, K.H; Cokins, G.; Lin, T.W. Manajemen Biaya. Terjemahan oleh Tim Penerjemah Penerbit Salemba. Jakarta. Salemba Empat (2009).

Brigham, Eugene F., dan Joel F. Houston. Dasar-dasar Manajemen Keuangan (Diterjemahkan oleh Ali Akbar Yulianti). Jakarta. Salemba Empat (2009).

Glencross, Andrew R. “E-Participation in the Legislatif Process”. JeDEM 1(1): 21-29, 2009. ISSN 2075-9517. Creative Commons License (2009).

Huang, Cheng-Li; Chen, Mien-Ling. 2010. Playing Devious Games, Budget-emphasis in Performance Evaluation, and Attitudes Towards the Budgetary Process, Management Decision Journal, Vol. 48, No. 6: pp. 940-951.

Jasin, Muhammad, Aida R.Z., Eric J.R., Niken Ariati. “Mencegah Korupsi melalui e-Procurement: Meninjau Keberhasilan Pelaksanaan e-Procurement di Pemerintah Kota Surabaya”. Komisi Pemberantasan Korupsi (Desember 2007).

Laudon K.C, dan Laudon J.P. Sistem Informasi Manajeman (Diterjemahkan oleh Chriswan S. dan Machmuddin E.P.). Jakarta. Salemba Empat (2008).

Putra, Risma dan Dana Indra Sensuse. “Rancangan Tata Kelola TI untuk Institusi Pemerintah: Studi Kasus”. BAPPENAS (2008).

Salamat, M.A, Shahizan Bin Hassan dan M.S. Bin Muhammad. “Electronic Participation in Malaysia”. Journal of e-Government Studies and Best Practices Vol. 2011 (2011), Article ID 270543, 11 pages DOI: 10.5171/2011.270543. IBIMA Publishing (2011).

Schwester, Richard. “Examining the Barriers to E-Government Adoption”. Volume 7. Issue 1. Article 184. City University of New York (Oktober 2009).

Sasongko, Catur dan Safrida R.P. Anggaran. Jakarta. Salemba Empat (2011).

Satriya, Edi. “Pentingnya Revitalisasi E-Government”. Prosiding Konferensi Nasional Teknologi Informasi & Komunikasi untuk Indonesia 3-4 Mei 2006. ITB (2008).

Suradi, Akuntansi Pengantar 1. Yogyakarta, Gava Media (2009).

Westland, Al-Khouri. “Supporting e-Government Progress in the United Arab Emirates”. Journal of E-Government Studies and Best Practices Vol. 2010 (2010), Article ID 897910, 9 pages DOI: 10.5171/2010.897910. IBIMA Publishing (2010).

Yatin S.F.Mat, Raja A.Y., Khairul M.T. dan A.J.S. Alam. “Document Imaging Systems: key to electronic government in Malaysia ”. Journal of E-Government Studies and Best Practices Vol. 2010 (2010), Article ID 813242, 10 pages. IBIMA Publishing (2010).

———-, “CPI 2010 Table Sources”. Transparency International. www.transparency.org/cpi. Diakses 6 Oktober 2011.

———-, “eGovernment: Menuju Pelayanan Publik Yang Lebih Baik”. http://kepriprov.go.id. Diakses 6 Oktober 2011.

———-, “KPU jejaki Penggunaan E-Voting”. Koran Tempo (4 Oktober 2011).

———-, “LPSE Bisa Bantu Hemat Anggaran dan Berantas Korupsi”. http://suaramerdeka.com 22 Juni 2009. Diakses 6 Oktober 2011.

­­———-, Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Korupsi 2004-2009. www. Bappenas.go.id. Diakses 6 Oktober 2011.

http://www.bpk.go.id/.

http://eproc.pln.co.id/.

www.depkeu.go.id/.

http://www.seputar-indonesia.com.

http://www.businessdictionary.com.

http://web.worldbank.org.

http://en.wikipedia.org.

Telaah Jurnal_1 (Sistem Informasi Manajemen)

Judul Jurnal: Perancangan Sistem Iinformasi Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi bidang Sumber Daya Manusia. (Jurnal Sistem Informasi MTI-UI, Volume 6, Nomor 1,  2010, ISBN 1412-8896)

Author: Yeni Nuraeni

Ditelaah Oleh: Jasman (Mahasiswa Magister Manajemen UMI-Makassar)

Deskripsi Jurnal: Jurnal ini adalah uraian Sistem Informasi Penjaminan Mutu Sumber Daya Manusia  Perguruan Tinggi berbasis perangkat lunak komputer hasil rancang-bangun (penelitian)  di Universitas Paramadina,

Tujuan Penelitian: 1) Proses penjaminan mutu SDM-PT dapat dijalankan melalui tahap-tahap terangkai dan didukung oleh pamangkalan data, 2) Proses penjaminan mutu SDM menjadi tanggung jawab semua anggota komunitas PT, 3) Memudahkan proses akreditasi BAN-PT.

Metode Penelitian: Proses Perancangan aplikasi perangkat lunak penjaminan mutu SDM menggunakan metode sekuensial linier dengan tahap-tahap: analisis kebutuhan, pemodelan, analisis perangkat lunak, dan disain. Data yang digunakan dalam penelitian diperoleh dari studi kasus pada perguruan tinggi Paramadina Jakarta. Rujukan kebutuhan data disesuaikan dengan standar Akreditasi Program Studi oleh BAN-PT.

Hasil Penelitian: 1) Hasil penelitian pada jurnal berupa rancang-bangun Sistem Informasi penjaminan mutu SDM-PT univ. Paramadina; 2) Penelitian tidak menjelaskan tentang ada/tidak-nya penelitian sebelumnya; dan 3) Penelitian tidak menjelaskan pula bagaimana sistem informasi penjaminan mutu SDM di Univ. Paramidana saat ini.

Telaah-0 (keseluruhan jurnal): Penelitian atau karya ini sangat baik karena aplikatif sehingga hasilnya dapat langsung dimanfaatkan oleh komunitas perguruan tinggi; Jika belum terdapat karya ilmiah sebelumnya, maka karya ini dapat didaftarkan pada HAKI.

Telaah-1: Judul jurnal seharusnya “rancang-bangun” bukan hanya “perancangan” karena jurnal ini merupakan uraian hasil rancang-bangun aplikasi komputer berbasis data terpusat

Telaah-2: Jurnal ini tidak membahas penelitian sebelumnya, atau paling tidak terdapat penjelasan sistem yang diaplikasikan sebelumnya pada obyek penelitian sehingga dapat dibandingkan.

Telaah-3: Abstrak, tujuan jurnal tidak dijelaskan secara konkrit pada abstrak agar lebih jelas pemecahan masalah dan nilai tambah yang ingin dicapai; Penelitian memberi kesan kualitatif (seakan-akan belum pernah ada rancang-bangun SIM SDM-PT sebelumnya); Kata kunci: sistem informasi, penjaminan mutu perguruan tinggi, sumber daya manusia adalah baik karena disusun dari umum ke spesifik.

Telaah-4: Seharusnya ada tujuan khusus untuk sumber daya manusia (dosen dan tenaga penunjang) yang menjadi nilai tambah bagi mereka dengan adanya hasil penelitian ini.

Telaah-5: Metode penelitian yang dijelaskan hanya sampai pada tahap desian (perancangan), seharusnya dijelaskan pula tahap pembuatan / membangun perangkat lunak, dan simulasi aplikasi.

Telaah-6: Sumber data dilakukan pada Universitas Paramadina (studi kasus) tetapi perangkat lunak yang dibuat tersebut tetap bisa digunakan oleh universitas lain karena karakter penjaminan mutu SDM relatif sama.

Telaah-7: Penelitian ini terkesan sangat ideal dan tanpa kekuarangan apa-apa; seharusnya terdapat penjelasan tentang keterbatasan hasil penelitian

Telaah-8: Setiap gambar pada laporan penelitian seharusnya diberikan identitas sesuai tampilan masing-masing.

Referensi: Nuraeni, Yeni. “Perancangan Sistem Iinformasi Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (PT) bidang Sumber Daya Manusia (SDM)”. Jurnal Sistem Informasi MTI-UI. http://jurnal.mti.cs.ui.ac.id/index.php/jsi/article/view/87/61. Diakses  pada 15 September 2011.

 

Telaah Jurnal_2 (Sistem Informasi Manajemen)

Journal Title: The relationship between firm integration and supply chain orientation (Author: Abu Bakar Abdul Hamid & Inda Sukati)

Reviewer: Jasman (Mahasiswa Magister Manajemen UMI-Makassar)

Journal Purpose: The purpose of this research is to present the relationship between firm integration and supply chain orientation, and supporting technology as moderating that  relationship.

Research Frameworks:

Internal Firm Integration Instruments: Integrated database (IFI1), Easy access to key operational data (IFI2), Highly integrated information system (IFI3), Access to inventory levels in our supply chain. (IFI4), Retrieve inventory status in real time (IFI5), Computer-based planning system between marketing and production (IFI6, High degree of information system integration for production processes (IFI7).

Firm -Supplier Integration Instruments: Strategic linkages with suppliers in our supply chain (FSI1), Involves suppliers during the design stage for our new products (FSI2), Involves suppliers in production planning and inventory management (FSI3), Rapid response ordering processing system with our suppliers (FSI4), Our company has a supplier network that assures reliable delivery (FSI5), Uses information technology well to exchange information with suppliers (FSI6).

Firm-Customer Integration Instruments: Shares product information with customers electronically (FCI1), Accepts customer orders electronically (FCI2), Interacts with customers to forecast demand (FCI3), Order placing system that is fast and easy to access (FCI4), Shares order status with customers during order scheduling (FCI5), Shares order status with customers during product manufacturing (FCI6), Shares order status with customers during product delivery (FCI7).

Research Methodology: The data collection instrument used was a questionnaire of 400 participants, The data were analyzed using mean, standard deviation, and correlation between independent and dependent variables.

Main Result: The correlation between independent variables (internal-firm integration, firm-supplier integration, and firm-customer integration) and dependent variables (supply chain orientation) were positive.

Other Results: 1) The correlation analysis showed that internal firm integration is related to customer orientation, competitor orientation, supplier
orientation, and logistic orientation; 2) Firm-supplier integration is related to logistic orientation, operation orientation, and value chain coordination; 3) Firm-customer integration is related to all supply chain orientation components; and 4) The research also found that supporting technology only moderate the relationship between firm-customer integration and supply chain orientation.

Critical Review-1 (Journal overall): Keseluruhan penelitian ini sangat menarik. Perusahaan yang telah mengimplementasikan SIM dengan dukungan teknologi terkini dapat menguji “apakah kebijakan tersebut memberikan pengaruh positif/negatif dan signifikan pada semua fungsi organisasi bisnisnya”; Demikian halnya kebijakan integrasi dengan pemasok dan pelanggan.

Critical Review-2 (Journal Report): Laporan jurnal teridiri dari 24 halaman, cukup panjang. Tetapi bisa dipahami karena hipotesis penelitian juga banyak (18 hipotesis sebab-akibat dan 18 hipotesis moderasi). Pembahasan dan hasil 12 halaman, cukup detail dan mudah dipahami. 

Critical Review-3 (Abstract): …….The purpose of this research is to present (untuk menyajikan) the relationship……The results indicated that internal firm integration is related to……; Penulisan “to present” (to test, to examine, or to find) menunjukkan bahwa penelitian dilakukan dgn low profile tetapi analisis yang disajikan tetap akurat dan menarik; The result indicated menunjukkan kehati-hatian penelitian. Karakter low profile dan kehati-hatian adalah penting pada setiap penelitian.

Critical Review-4 (Research Methodology: Jenis perusahaan sample (didominasi MNC), representaif dengan jurnal (level internasional); Area pemgambilan sample (hanya Sumatra Selatan) terlalu kecil untuk kelas jurnal internasional. Seharusnya 400 sample berasal dari perusahaan food & Beverage dari Jawa, Sulawesi, Kalimantan, dan bahkan pada perusahaan MNC Negara selain Indonesia sehingga lebih luas cakupannya.

Critical Review-5 (Analysis): Analisis dengan statistik memang paling umum digunakan dalam penelitian non-eksakta tetapi terdapat tools yang bisa menjadi alternatif agar penelitian memiliki nilai tambah, seperti SWOT, Fish Bone/Root Causes, dll. agar lebih luas masyarakat yang memahaminya ( Regresi berganda adalah metode analisis yang tidak mudah dipahami masyarakat).

Ref.:

1. Abu Bakar Abdul Hamid & Inda Sukati, “The Relationship between firm integration and supply chain orientation”. Jurnal Kemanusiaan, bil.17, Jun 2011.http://www.doaj.org/doaj?func=fulltext&passMe=http://www.fppsm.utm.my/academic-guide/doc_download/455-the-relationship-between-firm-integration-and-supply-chain-orientation.html. Diakses 26 September 2011.

Implikasi Asumsi Teori Keagenan pada perusahaan

Jensen dan Meckling (1976) dalam teori keagenan (Agency Theory) mendefinisikan hubungan keagenan sebagai suatu kontrak kerja sama (nexus of contract) yang mana satu atau lebih principal menggunakan orang lain atau agent untuk menjalankan aktivitas perusahaan. Di dalam teori ini, principal adalah pemegang saham/pemilik/investor, sedangkan agent adalah manajer atau manajemen yang mengelola perusahaan. Principal menyediakan fasilitas dan dana untuk kebutuhan operasi perusahaan, sedangkan agent berkewajiban mengelola perusahaan dengan tujuan meningkatkan kemakmuran pemilik atau laba perusahaan. Sebagai imbalannya, agent akan memperoleh gaji, bonus, dan berbagai kompensasi lainnya.
Konflik keagenan terjadi karena kepentingan principal untuk memperoleh laba yang terus bertambah, sedangkan agent tertarik untuk menerima kepuasan yang terus bertambah berupa kompensasi keuangan. Perbedaan kepentingan ini mengakibatkan timbulnya persoalan di dalam perusahaan seperti biaya keagenan, kebijakan struktur modal, dan perilaku manajer menjadi individualistik, oportunistik, dan self-interest.
Alternatif untuk mengurangi persoalan yang ditimbulkan konflik keagenan yaitu adanya penyertaan kepemilikan saham untuk manajemen, meningkatkan divided payout ratio, meningkatkan pendanaan dari hutang, dan penyertaan investor institusi sebagai pemilik saham. Dalam sudut pandang perilaku, alternatifnya adalah membangun budaya hubungan yang saling percaya (trust) yang didasari oleh cinta dan saling berbagi antara principal dan agent di dalam perusahaan serta membangun nilai dari asumsi teori stewardship.

Ref.:
1. Elqorni, Ahmad, 2009, “Mengenal Teori Keagenan”, Artikel/ringkasan the management lecture resume, http://elqorni.wordpress.com/2009/02/26/. Diakses 22 September 2011.
2. Haryono, Slamet “Struktur Kepemilikan Modal dalam Bingkai Teori Keagenana”, Jurnal Akuntansi dan Bisnis, Vol.5 No.1, Pebruari 2005, Hal. 63-71, http://jurnal.pdii.lipi.go.id/admin/jurnal/51056371.pdf. Diakses 21 September 2011.
3. Wahidahwati, “Pengaruh Kepemilikan Manajerial dan Kepemilikan Institusional pada Kebijakan Hutang Perusahaan Pengertian pasar modal”, Jurnal Riset Keuangan Indonesia, Vol.5, No.1, Januari 2002, Hal. 1-16.